Konsultan Resiko Ekonomi dan Politik (Political & Economic Risk Consultancy Ltd)  yang berkantor di Hongkong  mengatakan,. Indonesia urutan tiga korupsi di Asia

Filipina tercatat sebagai negara paling korup di antara 13 negara ekonomi yang didasarkan suatu penilaian 9,0 dalam skala 0 sampai 10. Kemudian diikuti Thailand dengan 8,0 dan China dan Indonesia dengan 7,98. Negara-negara yang terlihat sedikit angka korupsinya adalah Singapura dengan 1,113, Hongkong dengan 1,8 dan Jepang dengan 2,5 serta Makau dengan 3,3.

Praktek korupsi  yang berlangsung terus menerus di China, Vietnam dan India akan merusak persaingan ekonomi di ketiga negara tersebut seandainya tidak segera diatasi, minimal dikurangi, demikian suatu laporan memperingatkan Rabu (12/3).

Ketiga negara itu berada pada tingkat negara-negara paling korup di kawasan Asia berdasarkan hasil survei tahunan yang melibatkan 1.400 penguasa yang dilakukan Konsultan Resiko Ekonomi dan Politik (Political & Economic Risk Consultancy Ltd) atau disingkat PERC yang berkantor di Hongkong atau PERC.

Badan itu memperingatkan bahwa sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di di ketiga negara tersebut akan menjadi lebih sensitif terhadap praktek suap dan korupsi lainnya karena harga tanah dan tenaga kerja serta pengeluaran bisnis akan menjadi naik.

“Korupsi tidak termasuk dalam biaya lain,” kata laporan itu,  “dan seandainya pemerintah dari ketiga negara itu tidak mampu menekan atau mengurangi praktek tersebut dalam bentuk suatu kasus,  persaingan terhadap lingkungan mereka, sedikitnya dalam hal produksi bagi ekspor akan dirusak dalam jangka waktu yang lebih cepat.”

Menurut hasil survey tersebut, pemerintah di tiga negara itu hanya melakukan sedikit kemajuan dalam menekan praktek dan angka korupsi dalam jangka 20 tahun dari survey tahunan yang dilakukan.

“Malah lebih memprihatinkan lagi karena dalam beberapa pengamatan terhadap kasus tersebut terlihat lebih buruk lagi dibanding satu dekade lalu,” kata laporan itu. Yang menjadikan para pejabat China terlibat dalam berbagai masalah suap dikarenakan adanya sejumlah perusahaan milik perintah serta juga pejabat-pejabat yang mempunyai hubungan dengan aset pemerintah.

Sementara India, masalah terbesar adalah menyangkut pengawai negeri yang menuntut suap dalam suatu sistem akibat sulitnya menghapuskan birokrasi dari korupsi. Demikian pula di Vietnam yang terjadi akibat gagalnya sistem hukum dalam merobah percepatan ekonomi. [wpd/www.hidayatullah.com]